MotoGP akan kembali ke Mandalika padaജ tanggal 27-29 September, namun ๊satu bulan jelang penyelenggaraan muncul keraguan karena alasan finansial.

Baru-baru ini, Pemerintah Provin✨si (Pemprov) Nusa Tenggara Barat NTB mengℱaku kesulitan untuk memenuhi biaya hosting fee yang dibebankan ke daerah tersebut.

Dorna sendiri memi🅘nta hosting fee sekitar Rp 231,3 miliar (setara 12,8 Juta Euro) untuk menggel🦹ar balapan MotoGP di Mandalika.

Ha𝓰l tersebut diungkapkan oleh Asisten Sekertariat Daerah (Setda) III NTB Wirawan Ahmad kepada , yang mengatakan bahwa anggaran hosting fee untuk MotoGP di Mandalika terlalu besar untuk dibebankan ke daerah.

Ketidaksan🧔ggupan Pemda NTB ini juga dikarenakan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga digunakan untuk keperluan lain.

"Karena anggaran𓆏 230 Miliar itu adalah anggaran yang sangat besar bagi daerah, dan kami yakin [pemerintah pusat] juga memahami karena APBD provinsi NTB ini juga dievaluasi oleh pemerintah pusat. Jika ada alokasi yang besar untuk suatu event, akan menggangu jওuga kebijakan pusat," jelasnya.

Pa🅺da dua gelaran MotoGP Indonesia sebelumnya, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terlibat dalam pengurusan hosting fee.

Untuk gelaran pertama pada tahun 2022, Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf membayar 100% hosting fee. Sementara di 2023, pemerintah NTB mendapat suntikan dana Rp 78,8 Miliar dari K෴emenparekraf dalam bentuk Sponsorship "Wonderful Indonesia".

Balapan terakhir di Mandalika jadi salah satu momen yang menentukan pertarun𒈔gan gelar musim 2023, di mana Jorge Martin terjatuh saat memimpin Grand Pri♊x yang dimenangi oleh Francesco Bagnaia.